Beranda Artikel Viralitas Nobar Film Pesta Babi dan Penjajahan Industrialisasi

Viralitas Nobar Film Pesta Babi dan Penjajahan Industrialisasi

0

Indonesia selalu punya cara unik untuk membuat sebuah film menjadi terkenal: melarangnya, membubarkannya, atau membuatnya terasa “berbahaya” untuk ditonton. Dalam beberapa pekan terakhir, publik media sosial diramaikan oleh viralnya nobar film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Ironisnya, sebagian besar masyarakat mungkin awalnya tidak mengenal film ini. Namun setelah berbagai pembubaran pemutaran film terjadi di sejumlah daerah dan kampus, rasa penasaran publik justru meledak.

Fenomena ini bukan sekadar tentang sebuah dokumenter. Ia berkembang menjadi percakapan besar tentang kebebasan berekspresi, industrialisasi, eksploitasi tanah adat, hingga bagaimana negara dan masyarakat merespons kritik sosial. Viralitas Film Pesta Babi memperlihatkan satu hal penting: masyarakat Indonesia sebenarnya masih haus akan ruang diskusi yang jujur tentang ketimpangan pembangunan dan relasi kuasa di negeri ini.

Film Pesta Babi disebut mengangkat persoalan masyarakat adat Papua Selatan yang kehilangan tanah akibat proyek industri besar dan pembangunan skala masif. Beberapa sumber menyebut film itu juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan investasi di wilayah tertentu.

Namun yang lebih menarik dari isi filmnya adalah reaksi terhadap film itu sendiri.

Ketika nobar dibubarkan, proyektor dimatikan, dan diskusi dianggap terlalu sensitif, publik justru semakin bertanya: “Apa sebenarnya yang sedang ditakuti?”

Di era digital, larangan sering kali tidak lagi efektif. Justru sebaliknya, pembatasan menjadi bahan bakar viralitas. Dalam dunia komunikasi modern, fenomena ini dikenal sebagai Streisand Effect — semakin sesuatu disembunyikan, semakin besar rasa ingin tahu publik terhadap hal tersebut. Apa yang terjadi pada Pesta Babi menjadi contoh nyata bagaimana pembungkaman dapat berubah menjadi promosi gratis paling efektif.

Media sosial memainkan peran penting dalam ledakan perhatian itu. Potongan video pembubaran nobar tersebar di TikTok, X, Instagram, hingga forum diskusi daring. Banyak orang yang awalnya tidak tahu isi film tersebut akhirnya mencari informasi sendiri. Bahkan diskusi di Reddit Indonesia menunjukkan bagaimana publik merasa film itu justru membuka mata terhadap persoalan yang selama ini dianggap jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat modern tidak lagi menerima informasi secara satu arah. Mereka ingin melihat sendiri, menilai sendiri, lalu menentukan posisi mereka sendiri.

Di sisi lain, kontroversi Pesta Babi memperlihatkan benturan klasik antara industrialisasi dan kemanusiaan.

Industrialisasi memang sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan. Jalan dibangun, investasi masuk, kawasan industri diperluas, dan angka pertumbuhan ekonomi dipamerkan. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: kemajuan untuk siapa?

Ketika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, hutan, atau identitas budaya, maka industrialisasi bisa berubah menjadi bentuk baru penjajahan modern. Penjajahan hari ini mungkin tidak lagi datang dengan kapal perang dan bendera asing. Ia hadir lewat izin konsesi, ekspansi perusahaan besar, dan proyek strategis nasional yang sering kali berbicara atas nama “kepentingan negara”.

Film Pesta Babi tampaknya mencoba menyoroti sisi gelap tersebut.

Dalam banyak kasus di berbagai wilayah Indonesia, konflik agraria dan lingkungan memang menjadi konsekuensi dari ekspansi industri. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama bertahun-tahun menunjukkan tingginya konflik lahan akibat proyek perkebunan, pertambangan, dan pembangunan skala besar. Sementara itu, laporan berbagai organisasi lingkungan terus memperingatkan bahwa masyarakat adat menjadi kelompok paling rentan kehilangan ruang hidupnya.

Yang membuat persoalan ini semakin rumit adalah narasi pembangunan sering kali dibungkus dengan istilah nasionalisme. Kritik terhadap proyek industri dianggap anti pembangunan. Kritik terhadap kebijakan dianggap menghambat kemajuan negara. Padahal dalam negara demokrasi, kritik justru diperlukan agar pembangunan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Di sinilah letak pentingnya film dokumenter.

Film dokumenter bukan sekadar hiburan. Ia adalah medium kesaksian sosial. Ia mengabadikan suara-suara yang sering tidak mendapat ruang di media arus utama. Karena itu, dokumenter sering membuat penguasa merasa tidak nyaman. Ia memaksa publik melihat kenyataan yang biasanya tersembunyi di balik pidato resmi dan angka statistik.

Viralnya Pesta Babi juga menunjukkan perubahan perilaku generasi muda Indonesia. Anak muda hari ini lebih tertarik pada isu sosial yang autentik dibanding propaganda yang terlalu rapi. Mereka lebih percaya pada rekaman lapangan, suara masyarakat kecil, dan dokumentasi independen dibanding narasi formal yang terasa terlalu steril.

Algoritma media sosial turut mempercepat penyebaran isu tersebut. Penelitian mengenai viralitas konten digital menunjukkan bahwa emosi kuat seperti kemarahan, empati, kontroversi, dan rasa penasaran merupakan faktor utama yang membuat sebuah konten menyebar cepat di internet.

Dan Pesta Babi memiliki semuanya. Ada unsur konflik. Ada unsur pelarangan. Ada isu ketidakadilan. Ada ketegangan antara rakyat dan kekuasaan. Ada rasa ingin tahu publik. Semua elemen itu adalah “bahan bakar” sempurna untuk viralitas di era digital.Namun di luar hiruk-pikuk media sosial, kita perlu melihat persoalan ini secara lebih jernih.Tidak semua kritik

Nterhadap industrialisasi otomatis benar. Tidak semua proyek pembangunan otomatis jahat. Indonesia tetap membutuhkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Persoalannya bukan pada pembangunan itu sendiri, melainkan pada bagaimana pembangunan dijalankan.

Masalah muncul ketika pembangunan kehilangan empati.

Ketika masyarakat lokal tidak dilibatkan. Ketika lingkungan dianggap sekadar angka produksi. Ketika budaya dipandang sebagai hambatan ekonomi. Ketika aparat lebih sibuk mengamankan investasi dibanding mendengar keresahan warga.

Di titik itulah industrialisasi berubah menjadi penjajahan modern.Kita hidup di masa ketika korporasi bisa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan publik. Bahkan dalam banyak kasus global, perusahaan multinasional mampu memengaruhi arah pembangunan sebuah negara. Karena itu, masyarakat sipil, media independen, dan karya dokumenter memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol sosial.

Ironisnya, pembubaran nobar Pesta Babi justru memperkuat pesan film tersebut.

Jika sebuah film dianggap tidak penting, mengapa harus dibubarkan? Jika sebuah karya dianggap lemah, mengapa harus ditakuti?

Pertanyaan-pertanyaan itu muncul alami di benak publik.

Dalam demokrasi yang sehat, jawaban terhadap sebuah film seharusnya bukan pelarangan, melainkan diskusi terbuka. Jika isi film dianggap tidak akurat, maka bantahlah dengan data. Jika dianggap provokatif, maka lawan dengan argumentasi. Bukan dengan pembungkaman. Bahkan beberapa tokoh publik menilai kritik terhadap sebuah karya seharusnya dilakukan melalui dialog dan klarifikasi, bukan penghentian acara secara paksa.

Pembubaran ruang diskusi hanya memperlihatkan rapuhnya mental demokrasi kita.

Dan di sinilah masalah yang lebih besar sebenarnya muncul.Indonesia pasca reformasi sering mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Namun berkali-kali publik masih menyaksikan ketakutan terhadap diskusi kritis. Kampus yang seharusnya menjadi ruang intelektual justru kadang memilih aman daripada terbuka. Aparat yang seharusnya menjaga kebebasan sipil justru kadang dianggap terlalu jauh masuk ke ruang ekspresi masyarakat.

Padahal demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan.

Demokrasi adalah keberanian mendengar suara yang tidak kita sukai.Jika masyarakat hanya diizinkan mendengar narasi tunggal, maka perlahan demokrasi berubah menjadi formalitas belaka. Publik menjadi takut berbicara. Seniman menjadi takut berkarya. Akademisi menjadi takut berdiskusi. Dan ketika rasa takut menjadi budaya, maka kekuasaan akan semakin mudah berjalan tanpa kontrol.

Yang menarik, viralnya Pesta Babi juga memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya semakin sadar terhadap isu ketimpangan sosial. Dulu, persoalan Papua mungkin terasa jauh bagi sebagian besar masyarakat di Jawa atau kota besar. Namun media digital telah menghapus jarak itu. Sekarang satu video pendek bisa membuat isu lokal menjadi percakapan nasional hanya dalam hitungan jam.Ini adalah perubahan besar dalam lanskap sosial Indonesia.

Masyarakat tidak lagi pasif. Publik tidak lagi mudah diarahkan oleh satu sumber informasi. Orang-orang mulai mencari sudut pandang alternatif.

Tentu saja, situasi ini juga memiliki risiko. Viralitas kadang membuat diskusi menjadi terlalu emosional. Banyak orang beropini tanpa menonton filmnya secara utuh. Sebagian hanya bereaksi berdasarkan potongan video atau narasi media sosial. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting.

Kita perlu belajar membedakan antara kritik yang konstruktif dan propaganda yang manipulatif.

Namun apa pun posisi politik seseorang terhadap film tersebut, satu hal tidak bisa dipungkiri: Pesta Babi telah berhasil memancing percakapan nasional tentang sesuatu yang selama ini sering dihindari — hubungan antara kekuasaan, industri, tanah, dan manusia.

Dan mungkin, justru di situlah kekuatan terbesar sebuah film dokumenter.

Ia membuat orang bertanya. Ia mengusik kenyamanan. Ia memaksa kita melihat sisi lain dari pembangunan yang selama ini hanya dipuji tanpa kritik.

Pada akhirnya, viralnya nobar Pesta Babi bukan sekadar tentang film. Ia adalah cermin tentang bagaimana Indonesia menghadapi kritik sosial di era digital. Ia memperlihatkan bahwa generasi hari ini tidak mudah dibungkam dengan pelarangan. Semakin ditekan, semakin mereka mencari tahu.

Mungkin kita memang sedang memasuki zaman baru. Zaman ketika kamera dokumenter bisa lebih menakutkan daripada pidato politik. Zaman ketika sebuah layar proyektor kecil mampu mengguncang percakapan nasional. Dan zaman ketika publik mulai sadar bahwa pembangunan tanpa kemanusiaan hanyalah bentuk lain dari penjajahan yang diberi nama modernisasi.

Karena sesungguhnya, negara yang kuat bukan negara yang anti kritik. Melainkan negara yang cukup dewasa untuk mendengar kritik tanpa rasa takut.

Artikel ditulis oleh Dhe Rain, dari Forum Lingkar Pena Sidoarjo, pada event Rabu Karya di Grup FLP Jatim

Konten sebelumnyaTurba FLP Jatim ke FLP Surabaya, Bahas Regenerasi dan Penguatan Solidaritas Organisasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini