Akhir-akhir ini, berita Epstein Files kembali viral dan menjadi perbincangan luas di berbagai media dan platform digital. Publik bukan hanya menyoroti kejahatan seksual dan jaringan perdagangan manusia yang melibatkan miliarder Jeffrey Epstein, tetapi juga isi dokumen-dokumen yang selama bertahun-tahun tersembunyi dari akses umum.
Berkas Epstein ini mencakup lebih dari tiga juta halaman dokumen, ribuan foto, video, rekaman suara, email, serta log penerbangan jet pribadi Epstein yang dikenal sebagai “Lolita Express”. Perhatian publik semakin besar karena dokumen-dokumen ini menyebut nama-nama tokoh dunia dari kalangan politik, bisnis, dan kerajaan, seperti Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, hingga Elon Musk, meskipun penyebutan nama tidak serta-merta berarti keterlibatan dalam tindak pidana.
Di antara tumpukan dokumen Epstein tersebut, terdapat satu bagian yang luput dari perhatian banyak orang: korespondensi email dengan kode EFTA01883590 dan EFTA02555028 bertanggal 20 Mei 2012, yang dikirim oleh Jeffrey Epstein kepada dua penerima yang berbeda yang namanya disamarkan penyidik. Isi email yang identik sama ini tidak membahas kejahatan seksual atau urusan hukum Epstein, melainkan memuat sebuah narasi panjang tentang sejarah Palestina, dan legitimasi identitas nasional Palestina.
Palestina dalam Epstein Files
Dalam email tersebut, Epstein menuliskan narasi yang menyatakan bahwa Palestina:
1. Tidak pernah menjadi negara Arab yang eksklusif, dan bahasa Arab baru menjadi dominan setelah penaklukan Muslim abad ke-7.
2. Tidak pernah memiliki negara Arab atau negara Palestina yang merdeka dalam sejarah.
3. Mengutip sejarawan Arab-Amerika Prof. Philip Hitti yang menyatakan bahwa “tidak ada yang disebut Palestina dalam sejarah.”
4. Menyebut bahwa sebelum rencana pemisahan wilayah (partition), orang Arab Palestina tidak melihat diri mereka sebagai identitas nasional terpisah, melainkan bagian dari Suriah Raya.
5. Mengutip pernyataan tokoh-tokoh Arab pada 1919, 1937, dan 1947, termasuk Auni Bey Abdul-Hadi dan perwakilan Arab di PBB, yang menyatakan bahwa Palestina adalah bagian dari Suriah, bukan entitas politik mandiri.
6. Menyimpulkan bahwa nasionalisme Arab Palestina adalah fenomena pasca–Perang Dunia I, dan baru menjadi gerakan politik signifikan setelah Perang Enam Hari 1967 dan pendudukan Israel atas Tepi Barat.
Bagian ini, sebagaimana tercantum dalam Epstein Files, merupakan narasi sepihak yang disusun dari kutipan-kutipan historis tertentu tanpa konteks yang lebih luas.
Analisis dan Counter
Secara faktual, sebagian pernyataan dalam korespondensi tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi bersifat overselektif dan reduktif. Bias ini tentu saja tidak bisa diterima sebagai fakta yang komprehensif.
Pertama, benar bahwa tidak pernah ada negara-bangsa Palestina modern sebelum abad ke-20. Namun, ini bukan anomali sejarah. Banyak negara yang kini diakui secara internasional, termasuk Yordania, Lebanon, bahkan Indonesia, juga tidak memiliki bentuk negara nasional yang jelas sebelum runtuhnya kekaisaran dan kolonialisme modern.
Kedua, kutipan Philip Hitti dan tokoh Arab lainnya sering dipahami secara keliru. Ketika mereka mengatakan “Palestina tidak ada,” yang dimaksud adalah ketiadaan entitas politik nasional, bukan ketiadaan wilayah, penduduk, atau kesinambungan demografis. Palestina sebagai wilayah geografis dan administratif telah dikenal sejak era Romawi hingga Ottoman, meskipun tanpa kedaulatan nasional.
Ketiga, identitas nasional bukan sesuatu yang statis atau abadi. Fakta bahwa elite Arab Palestina pada awal abad ke-20 mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Suriah Raya mencerminkan konteks pan-Arabisme pada masa itu. Identitas Palestina modern berkembang kemudian sebagai respons terhadap mandat Inggris, migrasi Zionis, konflik teritorial, dan realitas politik pasca-1948 dan 1967.
Keempat, dari sudut pandang hukum dan politik internasional, hak menentukan nasib sendiri tidak mensyaratkan keberadaan negara di masa lalu. Ia bertumpu pada keberadaan komunitas manusia yang berkelanjutan dan kesadaran kolektif yang berkembang seiring waktu.
Dengan demikian, narasi dalam korespondensi Epstein lebih tepat dibaca sebagai argumen politik yang menggunakan sejarah secara overselektif, bukan sebagai kesimpulan akademik final tentang legitimasi Palestina. Ia menjelaskan asal-usul nasionalisme Palestina menurut satu sudut pandang, tetapi tidak secara otomatis meniadakan realitas politik dan kemanusiaan yang ada saat ini.
Penutup
Keberadaan narasi tentang Palestina dalam Epstein Files menunjukkan bahwa dokumen ini tidak hanya memuat kejahatan personal, tetapi juga jejak pandangan politik dan ideologis dari jaringan elite global. Hal ini mengingatkan bahwa sejarah sering kali tidak hanya dicatat, tetapi juga dipilih dan dibingkai untuk mendukung kepentingan tertentu.
Membaca dokumen semacam ini menuntut kehati-hatian: memisahkan apa yang benar secara historis, apa yang dihilangkan, dan bagaimana sejarah digunakan sebagai alat legitimasi politik.
*Ditulis oleh Dadang Irsyam, Divisi Kepalestinaan FLP Wilayah Jawa Timur
